UMR Jakarta 2021 masih banyak yang mencari tahu. Padahal, istilah resmi yang kini pemerintah gunakan bukan lagi UMR, melainkan UMP.
UMP adalah Upah Minimum Provinsi, sedangkan UMR adalah Upah Minimum Regional.
Sebelumnya, pemerintah mengenal istilah UMR tingkat 1 dan UMR tingkat 2. Sekarang, istilah UMR tingkat 1 menggunakan sebutan UMP (Upah Minimum Provinsi), sedangkan UMR tingkat 2 jadi UMK (Upah Minimum Kota dan Kabupaten).
Lalu, bagaimana kebijakan UMP Jakarta 2021? Tugas Karyawan akan bantu menjawabnya. Sekaligus membahas kebijakan DKI terkait tenaga kerja di tengah pandemi yang kemungkinan masih melanda sepanjang 2021.
UMR atau UMP Jakarta 2021
Angka UMP atau UMR Jakarta pada tahun 2021 ini sudah keluar angkanya. Berbarengan dengan terbitnya Pergub (Peraturan Gubernur) DKI Jakarta Nomor 103 Tahun 2020 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2021.
Dalam dokumen yang bertanda tangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, tersebut beberapa kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait UMP.
Anies Baswedan menetapkan kebijakan berbeda bagi UMP di wilayah otoritasnya.
- Bagi sektor usaha yang bisnisnya terkena langsung dampak dari Pandemi Covid 19, maka angka UMP tidak berubah. Tetap mengacu pada kebijakan tahun 2020. Angkanya yakni Rp.4.276.349.
- Namun bagi perusahaan di sektor sektor yang tak terkena dampak langsung Pandemi, maka perusahaan wajib memberikan upah sesuai UMP baru yakni Rp.4.416.186.
Kebijakan ini diambil tentu saja menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Harus diakui bahwa sebagian sektor usaha terdampak covid 19 kesulitan untuk membayar upah karyawannya.
Dengan demikian, Gubernur memberikan keringanan.
Kebijakan tersebut sudah berlaku sejak 1 Januari 2021.Semua pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun mendapatkan UMP sebagaimana yang kami sebutkan.
Berapa persen Kenaikan UMR atau UMP 2021
Jadi, berapa persen kenaikan UMP 2021 untuk DKI Jakarta?
Kalau mau dikalkulasi, kenaikan UMP DKI Jakarta ada di angka 3,27 persen. Angka ini bukan yang tertinggi dari seluruh provinsi di Indonesia.
Salah satu provinsi dengan kenaikan tertinggi hingga lebih dari 5 persen, yakni Jawa Timur.
Namun bagaimanapun, Tugas Karyawan menyarankan kamu harus tetap bersyukur. Kenaikan gaji di tengah pandemi, walau kecil, jelas lebih bagus ketimbang banyak orang yang harus mengalami PHK.
Kebijakan UMP DKI Jakarta Bagi Sektor Usaha Terdampak Pandemi
Dalam penjabarannya, kamu juga perlu tahu sektor sektor usaha yang terdampak pandemi di DKI Jakarta.
Dengan mengetahuinya, kamu bisa menyadari dan legowo bahwa bekerja di sektor sektor ini berarti mendapatkan gaji sama sesuai UMP 2020 (lama).
Beberapa sektor usaha ini disebutkan langsung oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta, yakni Andri Yansyah melalui Kompas pada November 2020 lalu.
- Mall (Pusat perbelanjaan)
- Pariwisata
- Perhotelan
- Properti
- Retail
- FnB (Food and Beverages)
Perusahaan dengan kategorisasi di atas berhak mengajukan keberatan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk tidak mengikuti standar UMP yang baru.
Sebaliknya, perusahaan yang masih bertahan dan untung sepanjang pandemi, maka tak ada alasan untuk menggunakan standar UMP baru. Sebagaimana dijelaskan dalam Pergub yang sama, maka perusahaan yang melanggar bisa kena hukuman.
Beberapa yang tidak terdampak adalah sektor:
- Jasa Keuangan
- Kesehatan
- Telekomunikasi
- Otomotif (Ada yang terdampak, tapi sebagian tidak)
Nah, jika kamu ingin mendapatkan gaji dengan standar UMP baru, maka kamu bisa mempertimbangkan melamar di sektor sektor tersebut.
Walau tentu saja tidak mudah. Kamu harus bersaing dengan para pemburu kerja lain yang sama sama menginginkan gaji besar.
Kebijakan UMSP Jakarta 2021
Dalam Pergub mengenai UMP yang Gubernur DKI keluarkan, kebijakan UMSP DKI Jakarta atau Upah Minimum Sektoral Provinsi belum tertuang secara khusus.
Pergub tersebut menjelaskan bahwa angka UMSP 2021 untuk masing masing sektor bisa diusulkan bersama sama oleh 2 pihak berikut:
- Asosiasi pengusaha di sektor masing masing
- Serikat pekerja, karyawan, atau buruh
Angkanya tentu saja berdasarkan kedua belah pihak.
Kebijakan Pro Pekerja dalam UMP 2021
Meskipun sebagian sektor tidak naik UMP nya dan sebagian lainnya naik hanya sekitar 3 persen, Pemprov DKI memberikan tambahan manfaat bagi pekerja di wilayahnya.
Masih dalam Pergub yang sama, ada 3 hal kebijakan pro pekerja dari Anies Baswedan. Di antaranya:
- Bantuan layanan transportasi
- Penyediaan pangan harga murah
- Biaya personal pendidikan
Para pekerja yang memenuhi syarat dari Pemprov DKI, akan mendapatkan manfaat manfaat hal di atas.
Download Pergub UMP Jakarta
Bagi kamu yang ingin mendapatkan file Pergub UMP Jakarta 2021 versi PDF, kamu bisa melihatnya langsung di link ini : Pergub UMP.
Terdapat 7 buah pasal di dalam Pergub yang bertanda tangan pada 30 Oktober 2020 itu. Jika dilihat, memang isinya tampak masih belum lengkap. Namun sebagaimana tertulis, bahwa Pemprov DKI akan merinci kebijakan kebijakan turunan lain terkait UMP ini.
Kamu bisa mempelajarinya langsung dan mendiskusikannya dengan pekerja lain.
Akhir kata, mudah mudahan, informasi UMR Jakarta 2021 ini tak mengurangi rasa syukur kepada Sang Maha Kuasa. Berapapun nikmat yang Ia berikan, kamu patut untuk mensyukurinya.